Teori Media Pembangunan

Teori Media Pembangunan ini berkembang di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang, yang masih memiliki banyak keterbatasan, dan bisa juga negara-negara yang beru lepas dari penjajahan. Adanya beberapa kondisi yang mana teori-teori pers yang ada tidak didukung adanya infra struktur komunikasi, ketrampilan profesional, sumber daya produksi, budaya yang dianut, tersedianya audiens, dan ketergantungan secara umum negara berkembang pada produk teknologi, ketrampilan dan budaya. Masyarakat dalam negara berkembang sangat menginginkan pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagaainya, sehingga secara normatif media harus bermuara pada hal-hal tersebut. Untuk itu media massa dan wartawan, memiliki kebebasan tertentu dan tunduk pada tujuan pembangunan bangsa.

Tujuan dari medianya adalah ”mensupport pembangunan” dengan beberapa cara, antara lain:

1. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, ekonomi, sosial, kultural dan politik.

2. Mendukung usaha mengejar ketertinggalan kultural dan informasi.

3. Mendukung demokratisasi.

4. Mendukung usaha menggalang solidaritas dengan negara-negara berkembang lainnya.

Prinsip utama dari teori media pembangunan adalah:

· Media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sesuai dengan kebijakan nasional.

· Kebebasan media dibatasi oleh prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat;

· Memprioritaskan isi tentang kebudayaan dan Bahasa nasional

· Media memprioritaskan informasi tentang negara yang sedang berkembang.

· Para wartawan dan karyawan media memiliki tanggungjawab dan kebebasan dalam mengumpulkan informasi dan penyebar luasan.

· Untuk kepentingan pembangunan negara memiliki punya campur tangan dengan; membatasi operasi media, sensor, subsidi, otoritas dan pengendalian langsung dapat dibenarkan.

Teori Demokratik Partisipan

Teori ini sebenarnya merupakan reaksi dari ragam teori normatif media dalam masyarakat liberal, tetapi telah bergabung dengan sistem media pembangunan yang menekankan pada “masyarakat” sebagai titik sentral- keterlibatan masyarakat dan komunikasi secara horisontal. Teori ini muncul karena komersialisasi dan monopili media yang dimiliki secara pribadi, sentralisasi dan birokratisasi siaran publik.

Istilah demokratik partisipan menunjukkan kekecewaannya terhadap sistem politik parlementer yang lebih banyak menghalanggi tujuan, dibandingkan keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial.

Prinsip-prinsip pada teori ini adalah: Setiap warga negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak untuk pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media:

• Organisasi dan Isi Media seyogyanya tidak tunduk pada pengendalian politik, yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi negara.

• Media seyogyanya untuk audiens-nya dan bukan untuk organisasi media, para ahli atau nasabah media tersebut.

• Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal, seyogyanya memiliki media sendiri.

• Bentuk media dalam skala kecil, iteraktif, dan partisipasif lebih baik daripada media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan.

• Kebutuhan sosial tertentu berkaitan dengan media massa tidak cukup diungkapkan melalui tuntutan konsumen perseorangan, negara dan berbagai lembaga utamanya.

• Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli.

Teori Pers Soviet Komunis

Berbeda jauh dengan teori tanggung jawab sosial, teori Soviet Komunis kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat, kekuasaan itu adalah puncaknya. Teori ini berkembang di Uni Soviet, walaupun ada kesamaannya dengan yang dilakukan Nazi dan Italia Fasis. Teori Soviet Komunis terbentuk dari pemikiran Marxis, Leninis, dan Stalinis dengan campuran pikiran Hegel, dan pandangan orang Rusia abad 19.

Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi. Partai tidak hanya menyelipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa; dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir. Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi massa pekerja, Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa.

Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai.
Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai. Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi. Komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggungjawab yang dipaksakan.

Jadi menurut teori Soviet Komunis terdapat beberapa hal yang paling utama, yaitu:
•Tujuan utama dari media massa adalah memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan dari sistem sosialis Soviet, dan terutama bagi kediktatoran Partai.
•Yang berhak menggunakan media massa adalah anggota-anggota partai yang loyal dan ortodoks.
•Media massa dikontrol melalui pengawasan dan tindakan politik atau ekonomi oleh pemerintah.
•Media massa dilarang melakukan kritik-kritik terhadap tujuan partai yang dibedakan dari taktik-taktik partai.
•Kepemilikan media massa adalah masyarakat.

Angela Chintya Sari (153070004)

Teori Pers Tanggungjawab Sosial

Kemarin kita berbicara mengenai teori pers otoritarian dan libertarian, skrng mari kita coba membahas mengenai ‘teori pers tanggung jawab sosial’.
Teori ini berkembang di Amerika Serikat pada abad ke-20 dan terbentuk dari tulisan W.E Hocking, Komisi Kebebasan Pers, para pelaksana media, dan kode-kode etik media massa. Teori Tanggungjawab sosial punya asumsi utama yaitu bahwa kebebasan, mengandung didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan. Pers harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Asal saja pers tahu tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka sistem libertarian saja seharusnya akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggungjawab sosial sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian, dan dapat digambarkan ada enam tugas pers, yaitu:
• Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
• Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
• Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai (watch dog) anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.
• Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui media periklanan.
• Menyediakan hiburan.
• Mengusahakan sendiri biaya financial, demikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.

Jadi menurut teori Tanggungjawab Sosial, tujuan utama dari media massa adalah memberi informasi, menghibur dan berjualan, tetapi tujuan utamanya adalah mengangkat konflik sampai tingkatan diskusi. Teori ini juga mengatakan bahwa semua orang berhak menggunakannya, dan berhak mengeluarkan pendapatnya. Media massa dikontrol melalui pendapat masyarakat, tindakan-tindakan konsumen, dan etika-etika kaum profesional. Media massa dilarang melakukan invasi serius terhadap hak-hak perorangan yang dilindungi dan terhadap kepentingan vital masyarakat. Kepemilikan media massa dikuasai oleh perorangan, kecuali jika pemerintah harus mengambil demi kelangsungan pelayanan terhadap masyarakat. Media massa harus menerima tanggungjawabnya terhadap masyarakat; dan kalau tidak, harus ada pihak yang mengusahakan agar media mau menerimanya.
Kira-kira begitulah Teori Pers Tanggungjawab Sosial menurut saya.

Angela Chintya Sari (153070004)