Teori Pers Otoritarian dan Libertarian

LAGI ....... TENTANG TEORI PERS OTORITARIAN & LIBERTARIAN

Teori Pers Otoritarian

Kelebihan:

• Kestabilan sebuah Negara terjamin.

• Negara menjadi aman dari berita yang meresahkan.

• Karena adanya kontrol dan pengawasan yang kuat, menimbulkan kesan yang teratur dan disiplin.

Kekurangan:

• Pers monoton dan tidak berkembang karena terlalu di kontrol.

• Terlalu memaksakan tujuan-tujuan pemerintah atau golongan-golongan penguasa.

• Kepemilikan sebuah media tergantung pada lisensi yang diberikan pemerintah, menjadikan tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme marak berkembang.

Teori Pers Libertarian

Kelebihan:

• Tujuan utama media massanya adalah melayani masyarakat, sehingga pemberitaan semakin kreatif, dan beragam.

• Fungsi persnya adalah meyebarkan informasi, menghibur dan juga mencari kebenaran/ jalan keluar terhadap suatu kasus.

• Dapat membuat masyarakat menjadi lebih kritis terhadap suatu isu atau pemberitaan.

Kekurangan:

• Karena sedikitnya kontrol dan pengawasan dari pemerinta, menimbulkan kesan yang tidak teratur, ’semrawut’ bahkan kadang membingungkan, sehingga membuat masyarakat harus lebih selektif dalam memilih media massa yang akan dikonsumsi.

• Tidak adanya batasan dalam pemberitaan, terkadang banyak berita yang meresahkan masyarakat, walaupun maksudnya untuk kebaikan masyarakat sendiri, misalnya untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi kriminalisme.

• Yang berhak mempunyai media massa adalah mereka yang berduit, yang ujung-ujung nya mengarah pada kapitalisme.

Perbandingan Sistem Media Massa

Teori Pers Otoritarian

Rasanya tdk asing kalo mendengat kalimat otoritarian, atau mungkin kita lebih familiar dengan kata otoriter. Otoriter sering kita rasakan pada masa pemerintahan Soeharto, ini-itu apa-apa tdk boleh, serba salah, semuanya milik Soeharto, semuanya harus sesuai dengan keinginnya, kira-kira otoritarian seperti itu garis besarnya.

Teori otoritarian merupakan teori pers paling tua dan banyak digunakan di berbagai negara. Teori ini memberikan pola komunikasi massa yang pusatnya ada pada model pengawasan terhadap pers oleh pemerintah. Prinsip-prinsip dasarnya telah digunakan sebagai dasar teorities sejak abad XVI, XVII dan hingga kini pun masih dapat kita jumpai.

Berawal dari Plato yang mengidealkan bentuk negara yang aristokratis. Menurutnya negara secara bertahap beubah dari bentuk aristokrat menuju timokrasi, oligarkhi, demokrasi dan akhirnya tirani. Negara akan selamat b agar tetap bila dipegang oleh orang-orang bijak dan para hakim yang memerintah dengan otoritas moral untuk menjaga elemen masyarakat agar tetap dalam garisnya. Otoritas dalam negara tidak perlu dibagi-bagi secara seimbang karena akan menyebakan perpecahan. Masyarakat yang ideal berada dalam negara yang membentuk dan memaksakan tujuan-tujuan politik dan kultural. Kehidupan warga negara dikontrol secara ketat. Hal ini sejalan dengan Socrates yang mengajarkan filsafat untuk mematuhi penguasa.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa Teori Pers Otoritarian benar-benar menitikberatkan pada pengawasan pers yang ketat, segala sesuatu yang dapat meresahkan masyarakat apalagi pemerintah menjadi musuh yang harus dihindarkan, jadi semua diatur oleh negara.


Teori Pers Libertarian
Berbeda dengan Teori Pers Otoritarian, teori ini berkembang di Inggris dan Amerika Serikat sekitar tahun 1688, dan populer di banyak negara hingga kini. Teori ini bersumber dari filsafat liberalisme/rasionalisme yang melihat manusia sebagai makhluk rasional yang mampu membentuk lingkungannya dengan keputusan yang bisa memuaskan kepentingan amsing-masing.

Menurut teori ini, manusia mampunyai kebebasan untuk menetukan tujuannya sendiri, tujuan masyarakatnya dan tujuan negaranya. Kebebasan yang diinginkan pun beragam, misanya kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan tentu saja kebebasan pers. Ini merupakan tiga pilar kebebasan menurut filsafat ini.

Pers berfungsi untuk menyebarkan informasi dan menghibur, juga untuk mencari kebenaran khususnya dalam masalah-masalah politik. Pemerintah tidak boleh lagi mengontrol atau mendominasi pers, bahkan sebaliknya pers lah yang mengontrol pemerintah. Pers dikontrol melalui ”self righting process of truth” dalam ”free market place of ideas” dan juga pengadilan. Pers tidak dilarang untuk mengkritik pemerintah namun pers dilarang untuk menyebarkan kebohongan, informasi fitnah, hasutan, dsb yang merugikan.

-Angela Chintya Sari-
(153070004)